Perjuangan Kemerdekaan Indonesia secara Fisik dan Diplomasi

1.    Keuntungan dan kerugian perjuangan mempertahankan kemerdekaan secara fisik & diplomasi

·         FISIK

Lokasi Pertempuran	Keuntungan	Kerugian
Surabaya		Surabaya hanya dapat dipertahankan selama 3 minggu, Pejuang Jawa Timur harus mundur ke luar kota dan bergerilya.
Ambarawa	Ambarawa berhasil dikuasai pasukan TKR.
Bandung		Bandung selatan dibumihanguskan dengan cara membakar beberapa tempat strategis.
Medan		Medan dikuasai Sekutu karena markas TKR dan kantor gubernur dipindah ke Pematang Siantar.
Palembang		Belanda menguasai Palembang, pasukan Indonesia harus mundur 20 km dari Palembang
Bali		Serangan udara oleh Belanda karena Letkol I Gusti Ngurah Rai berusaha menghentikan keinginan Belanda mendirikan Negara Indonesia Timur (NIT).
Seluruh daerah RI (Agresi Militer 1)	TNI menguasai pedalaman sambil menjalankan taktik bumi hangus dan gerilya	Terjadi pengeboman di beberapa tempat
Yogyakarta (Agresi Militer 2)	Karena Belanda melanggar persetujuan Renville, AS mengeluarkan resolusi yang disetujui oleh semua anggota sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB), dan AS juga mengancam akan menghentikan bantuan kepada Belanda (Marshall Plan : bantuan AS kepada negara yang menderita akibat Perang Dunia II)	Terjadi pengeboman sehingga Belanda berhasil menduduki ibukota RI. Pejabat tinggi seperti presiden, wakil presiden, dan lain-lain ditawan Belanda.

 

·         DIPLOMASI

1.   Diplomasi Beras Tahun 1946

India ternyata juga memberikan bantuan obat-obatan kepada Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dari diplomasi beras adalah Indonesia semakin mendapat simpati dunia internasional dalam perjuangannya mengusir Belanda. 

 

2.   Perundingan Linggarjati

Perundingan Linggarjati dilakukan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, dekat Cirebon. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir sedangkan Belanda diwakili oleh Prof. Scermerhorn. Perundingan tersebut dipimpin oleh Lord Killearn, seorang diplomat Inggris. Berikut ini beberapa keputusan Perundingan Linggarjati.

a)       Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia meliputi Jawa, Madura, dan Sumatra.

b)       Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia.

c)       Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Dalam perkembangan selanjutnya, Belanda melanggar ketentuan perundingan tersebut dengan melakukan agresi militer I tanggal 21 Juli 1947.

Meskipun isi Perundingan Linggarjati tidak menguntungkan bagi Indonesia, namun berhasil mengundang simpati internasional. Hal ini terbukti dengan adanya pengakuan kedaulatan oleh Inggris, Amerika Serikat, Mesir, Lebanon, Suriah, Afghanistan, Myanmar, Yaman, Saudi Arabia, dan Uni Soviet.

 

3.   Perundingan Renville

Perundingan Renville dilaksanakan di atas Geladak Kapal Renville milik Amerika Serikat tanggal 17 Januari 1948. Dalam perundingan tersebut, pemerintah Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Sedangkan Belanda diwakili oleh Abdul Kadir Widjojoatmodjo. Hasil perundingan tersebut adalah:

a)       wilayah Indonesia diakui berdasarkan garis demarkasi (garis van Mook),

b)       Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai Republik Indonesia Serikat terbentuk,

c)       kedudukan RIS dan Belanda sejajar dalam Uni Indonesia-Belanda,

d)       RI merupakan bagian dari RIS, dan

e)       pasukan RI yang berada di daerah kantong harus ditarik ke daerah RI.

Nasib dan kelanjutan Perundingan Renville relatif sama dengan Perundingan Linggarjati. Belanda kembali melanggar perjanjian dengan melakukan agresi militer II tanggal 19 Desember 1948.

 

4.   Konferensi Asia di New Delhi

Konferensi Asia di New Delhi di selenggarakan pada tanggal 20 - 25 Januari 1949. Dalam konferensi tersebut hadir 19 negara termasuk utusan dari Mesir, Italia, dan New Zealand. Wakil-wakil dari Indonesia antara lain Mr. Utoyo Ramelan, Sumitro Djoyohadikusumo, H. Rosyidi, dan lain-lain. Hasil konferensi meliputi :

a)       pengembalian Pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta,

b)       pembentukan pemerintahan ad interim sebelum tanggal 15 Maret 1949,

c)       penarikan tentara Belanda dari seluruh wilayah Indonesia, dan

d)       penyerahan kedaulatan kepada Pemerintah Indonesia Serikat paling lambat tanggal 1 Januari 1950.

 

Menanggapi rekomendasi Konferensi New Delhi, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi tanggal 28 Januari 1949 yang isinya:

a)       penghentian operasi militer dan gerilya,

b)       pembebasan tahanan politik Indonesia oleh Belanda

c)       pemerintah RI kembali ke Yogyakarta, dan

d)       akan diadakan perundingan secepatnya.

 

Dampak Konferensi Asia di New Delhi sangat jelas. Indonesia semakin mendapat dukungan internasional dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda.

 

5.   Resolusi DK-PBB (Agresi Militer 2)

Berkaitan dengan agresi militer Belanda II, pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi. Isi dari resolusi itu ialah sebagai berikut.

a)       Belanda harus menghentikan semua operasi militer dan pihak Republik Indonesia diminta untuk menghentikan aktivitas gerilya. Kedua pihak harus bekerja sama untuk mengadakan perdamaian kembali.

b)       Pembebasan dengan segera dan tidak bersyarat semua tahanan politik dalam daerah RI oleh Belanda sejak 19 Desember 1948.

c)       Belanda harus memberikan kesempatan kepada pemimpin RI untuk kembali ke Yogyakarta dengan segera. Kekuasaan RI di daerah-daerah RI menurut batas-batas Persetujuan Renville dikembalikan kepada RI.

d)       Perundingan-perundingan akan dilakukan dalam waktu yang secepat-cepatnya dengan dasar Persetujuan Linggarjati, Persetujuan Renville, dan berdasarkan pembentukan suatu Pemerintah Interim Federal paling lambat tanggal 15 Maret 1949. Pemilihan Dewan Pembuat Undang Undang Dasar Negara Indonesia Serikat selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 1949.

e)       Komisi Jasa-jasa Baik (KTN) berganti nama menjadi Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia (United Nation for Indonesia atau UNCI). UNCI bertugas untuk: membantu melancarkan perundinganperundingan untuk mengurus pengembalian kekuasaan pemerintah RI, mengamati pemilihan, mengajukan usul mengenai berbagai hal yang dapat membantu tercapainya penyelesaian.

 

 

6.   Perundingan Roem - Royen

Terjadinya Agresi Militer Belanda menimbulkan reaksi yang cukup keras dari Amerika Serikat dan Inggris, bahkan PBB. Hal ini tidak lepas dari kemampuan pada diplomat Indonesia dalam memperjuangkan dan menjelaskan realita di PBB. Salah satunya adalah L.N. Palar. Sebagai reaksi dari Agresi Militer Belanda, PBB memperluas kewenangan KTN. Komisi Tiga Negara diubah menjadi UNCI. UNCI kependekan dari United Nations Commission for Indonesia. UNCI dipimpin oleh Merle Cochran (Amerika Serikat) dibantu Critchley (Australia) dan Harremans (Belgia). Hasil kerja UNCI di antaranya mengadakan Perjanjian Roem-Royen antara Indonesia Belanda. Perjanjian Roem-Royen diadakan tanggal 14 April 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Sebagai wakil dari PBB adalah Merle Cochran (Amerika Serikat), delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Moh. Roem, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh van Royen. Dalam perundingan Roem-Royen, masing-masing pihak mengajukan statement. 

Delegasi Indonesia menyatakan kesediaan pemerintah Republik Indonesia untuk:

a)       menghentikan perang gerilya,

b)       bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan, dan

c)       ikut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag untuk mempercepat

d)       pengakuan kedaulatan kepada Negara Indonesia Serikat dengan tanpa syarat.

 

Pernyataan dari delegasi Belanda, yaitu:

a)       menyetujui kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta

b)       menjamin penghentian gerakan militer dan pembebasan semua tahanan politik,

c)       tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh RI sebelum 19 Desember 1948

d)       menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari RIS

e)       berusaha agar KMB segera diadakan sesudah RI kembali ke Yogyakarta

 

Dari dua usulan tersebut akhirnya diperoleh kesepakatan yang ditandatangani tanggal 7 Mei 1949. Kesepakatan antara lain:

a)       Pemerintah RI dan Belanda sepakat untuk menghentikan tembak-menembak dan bekerja sama untuk menciptakan keamanan.

b)       Pemerintah Belanda akan segera mengembalikan pemerintah Indonesia ke Yogyakarta

c)       kedua belah pihak sepakat untuk menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda.

 

7.   Konferensi Meja Bundar (KMB)

Konferensi Meja Bundar (KMB) merupakan tindak lanjut dari Perundingan Roem-Royen. Sebelum KMB dilaksanakan, RI mengadakan pertemuan dengan BFO (Badan Permusyawaratan Federal). Pertemuan ini dikenal dengan dengan Konferensi Inter-Indonesia (KII) Tujuannya untuk menyamakan langkah dan sikap sesama bangsa Indonesia dalam menghadapi KMB.

 

Konferensi Inter-Indonesia diadakan pada tanggal 19 - 22 Juli 1949 di Yogyakarta dan tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus 1949 di Jakarta. Pembicaraan difokuskan pada pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS). Keputusan yang cukup penting adalah akan dilakukan pengakuan kedaulatan tanpa ikatan politik dan ekonomi. Pada bidang pertahanan diputuskan:

a)       Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) adalah Angkatan Perang Nasional,

b)       TNI menjadi inti APRIS, dan

c)       negara bagian tidak memiliki angkatan perang sendiri.

 

KMB merupakan langkah nyata dalam diplomasi untuk mencari penyelesaian sengketa Indonesia – Belanda. Kegiatan KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Dalam KMB tersebut dihadiri delegasi Indonesia, BFO, Belanda, dan perwakilan UNCI. Berikut ini para delegasi yang hadir dalam KMB.

a)       Indonesia terdiri dari Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Roem, Prof.Dr. Mr. Soepomo.

b)       BFO dipimpin Sultan Hamid II dari Pontianak.

c)       c. Belanda diwakili Mr. van Maarseveen.

d)       UNCI diwakili oleh Chritchley.

 

Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, akhirnya KMB menghasilkan beberapa keputusan berikut.

a)       Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

b)       Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949.

c)       Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS.

d)       Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda.

e)       Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS.

f)        Tentara Kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedang Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI.

 

Pada tanggal 27 Desember 1949 dilaksanakan penandatanganan pengakuan kedaulatan secara bersamaan di Belanda dan di Indonesia. Di negeri Belanda, Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Dress, Menteri Seberang Lautan Mr. A.M.J. A. Sassen, dan Drs. Moh. Hatta, bersama menandatangani naskah pengakuan kedaulatan. Sedangkan di Jakarta Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda A.H.J. Lovink menandatangani naskah pengakuan kedaulatan.

 

Berikut ini dampak dan pengaruh KMB bagi rakyat Indonesia.

a)       Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia.

b)       Konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan segera dapat dimulai.

c)       Irian Barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat.

d)       Bentuk negara serikat tidak sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

2.    Contoh perjuangan mempertahankan kemerdekaan secara fisik & diplomasi yang menguntungkan dan merugikan masing-masing 1 contoh

·     FISIK

o    Menguntungkan : Pertempuran di Ambarawa

o    Merugikan : Bandung Lautan Api

·     DIPLOMASI

o    Menguntungkan : Konferensi Meja Bundar

o    Merugikan : Perundingan Linggarjati (tidak sepenuhnya merugikan Indonesia)

3.    Deskripsikan campur tangan forum internasional dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia

·       Australia

Australia bersedia menjadi anggota Komisi Tiga Negara. Australia juga mendesak Belanda agar menghentikan operasi militernya di Indonesia. Australia berperan dalam membentuk opini dunia internasional untuk mendukung Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB.

 

·       India

India merupakan salah satu negara yang mengakui kedaulatan Indonesia dalam forum internasional. India juga mempelopori Konferensi Inter-Asia untuk mengumpulkan dukungan bagi Indonesia. Konferensi Inter-Asia dilaksanakan pada tahun 1949.

 

·       Negara-negara Liga Arab

Negara Mesir, Lebanon, Suriah, dan Saudi Arabia mengakui kedaulatan Indonesia. Pengakuan ini mempengaruhi pandangan internasional terhadap Indonesia.

 

·       Negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB

Para tokoh politik Indonesia mengadakan pendekatan dengan negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB. Pendekatan yang dilakukan Sutan Syahrir dan Haji Agus Salim dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada bulan Agustus 1947 berhasil mempengaruhi negaranegara anggota Dewan Keamanan PBB untuk mendukung Indonesia.

 

Sumber:

http://world82.wordpress.com/2012/02/10/usaha-perjuangan-mempertahankan-kemerdekaan-indonesia/

http://www.crayonpedia.org/mw/BAB_3._USAHA_PERJUANGAN_MEMPERTAHANKAN_KEMERDEKAAN_INDONESIA

http://ahmaris.wordpress.com/

 

Nama : Irene Agustini

Kelas : 11 IPA 2 / 16